Menengahi Pertarungan Dua Kutub: Ekonomi Versus Ekologi

Alam adalah anugrah dahsyat dari Tuhan yang wajib dipelihara kelestariannya. Bumi, alam raya beserta isinya tidak boleh dilukai, tidak boleh dirampas haknya, karena sesungguhnya mereka juga makhluk Tuhan yang patut dihormati dan dijaga kesinambungannya dalam kehidupan ini. Alam pun ‘bisa marah’, jika manusia terus-menerus menggerogoti, merambah, dan membunuh yang menjadi haknya alam, hak bumi, hak air, hak hutan, hak hewan, hak tumbuhan, dan hak hidup lainnya. Lebih jauh lagi, Tuhan juga tentu ‘marah’ jika manusia tidak menjaga hubungan yang harmonis dengan alam raya ini. Maka sesunguhnya, Tuhan telah memberikan kepercayaan yang besar kepada umat manusia untuk memelihara dan menjaga relasi yang indah antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Namun kepentingan untuk melestarikan alam di satu sisi, dihadapkan pada kebutuhan dan keinginan manusia agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan dan keinginan itulah yang menjadi semacam ‘kepentingan’ untuk selalu dipenuhi, yang pada gilirannya ditafsirkan sebagai kepentingan ekonomi. Sadar atau tidak, manusia terus berlomba untuk memenuhi kepentingan ‘perut’-nya dengan berbagai cara. Karena sebagian besar manusia menganggap bahwa dengan menguasai ‘ekonomi’ maka kepentingan lainnya dapat diraih dengan mudah.

Maka ilmu ekonomi ditafsirkan oleh kebanyakan manusia sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Lalu apa akibatnya dari pemahaman semacam itu?, karena ideologinya memandang bahwa kebutuhan itu ‘tidak terbatas’, maka segala cara dihalalkan demi pemuasan kebutuhan secara maksimal. Keyakinan itu pula telah menimbulkan kerakusan dan menghalalkan segala cara. Padahal kebutuhan-keinginan tanpa ujung bisa melahirkan sumber penderitaan.

Pandangan sebaliknya, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas juga melahirkan bencana. Anggapan ‘sumber daya tidak terbatas’, telah melahirkan konsumsi besar-besaran, pengerukan, dan eksploitasi tanpa henti.

Fakta menunjukkan amat menyedihkan. Betapa tidak, kepentingan ekonomi telah menguras-habis sumber daya alam dan alam selalu menjadi korban keserakahan manusia. Semua itu dilakukan dengan dalih pembangunan ekonomi, mewujudkan negara maju, dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hutan-hutan dirambah dan digunduli, laut dicemari, air dikuras-habis,  udara dikotori, konsumsi sumber daya alam tak terkendali dan pada ujungnya melahirkan krisis ekologi.

Krisis ekologi adalah suatu kondisi dimana buruknya lingkungan hidup (manusia dan alam) yang diakibatkan oleh tindakan manipulatif-eksploitatif manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di setiap aras ekosistem mikro-meso-makro di seluruh antero bumi ini. Bentuk-bentuk krisis ekologi yang nyata diungkapkan Dharmawan (2009); a) Kelangkaan sumber pangan yang mengakibatkan bencana kelaparan dan gizi buruk; b) Kelangkaan sumber energi yang semakin serius; c) Buruknya kualitas kehidupan akibat polusi dan ledakan penduduk; d) Eskalasi erosi, banjir, longsor akibat ekspansi manusia hingga ke kawasan rawan bencana; e) Biodiversity loss akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; f) Kriminalitas, perilaku menyimpang, dan munculnya masalah sosial lainnya akibat tingginya kompetisi karena terbatasnya ruang kehidupan yang memadai bagi kehidupan lestari.

Sementara itu, sistem ekonomi yang dianut hampir semua negara di dunia ini (terlebih Indonesia) telah memprorakporandakan modal alam (natural capital) yang dimiliki. Kedok industrialisasi yang hadir dengan muka yang manis, pada gilirannya menggusur dan merusak tatanan ekologi. Mereka yang menikmati adalah segelintir orang, penguasa dan korporasi. Ketika perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha terjadi, maka melahirkan ‘pemufakatan jahat’ yang merenggut hak-hak rakyat. Industrialisasi telah menjadi mesin uang bagi korporasi dan elit, dan pada saat yang sama menjadi mesin pembunuh bagi rakyat, menjadi mesin penghancur ekosistem.

Ideologi pembangunan yang diagungkan bercorak developmentalisme-growthisme-westernisme, dimana aspek pertumbuhan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, telah menistakan alam dan melahirkan ketidakadilan. Terminologi kemajuan diidentikkan serba Barat, serba mesin, dan tidak mempedulikan lagi kearifan lokal (local wisdom) yang terpelihara sejak dulu.

Konsep pembangunan semacam itulah yang menyebabkan negara-negara berkembang semakin mengalami ketergantungan kepada negara-negara maju (Barat), meminggirkan moda produksi lokal, melahirkan hegemoni kapital dan memunculkan imperialisme gaya baru, melahirkan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan.

Pertarungan dua kutub nampak jelas, antara kepentingan ekonomi di satu sisi versus kelestarian ekologi di sisi lain. Sehingga pertarungan sengit tersebut sering diistilahkan sebagai “zero-sum game” (pertarungan yang saling meniadakan).

Ekologi harus dilestarikan

Melestarikan, memelihara alam beserta tatanannya wajib hukumnya bagi kita semua, walaupun di sisi lain kita sulit lari dari kebutuhan dan tuntutan ekonomi. Perlu strategi penyadaran untuk membangun paradigma atau ideologi yang dinilai akan mampu membantu menyelamatkan tatanan ekologi.

Paradigma economy based ecology patut dihidupkan, yaitu pola prilaku ekonomi dalam mengelola, memanfaatkan, serta mengkonsumsi sumber daya alam yang berdimensi kelestarian ekosistem dan berdimensi kemanusiaan. Pola ekonomi growth oriented yang menistakan manusia dan alam, harus segera diakhiri. Apalah gunanya pertumbuhan ekonomi, berkembangnya kawasan, kalau kemudian melahirkan bencana, kerusakan, dan kemiskinan.

Aksi kolektif juga perlu dilakukan untuk menjawab persoalan krisis ekologi, baik pada ranah gerakan sosial maupun ranah gerakan politik. Gerakan sosial sebagaimana yang diungkapkan Fuchs (2000) merupakan perjuangan kolektif demi perubahan atau sebaliknya untuk menentang perubahan itu sendiri.

Gerakan politik diperlukan karena didasari oleh sebuah kesadaran bahwa keadaan lingkungan adalah produk/hasil dari proses-proses politik. Namun ekologi-politik tidak hanya berarti praktek dan proses politik tentang ekosistem, harus lebih dari itu, ia harus menyentuh wilayah ideologi, formulasi ilmu pengetahuan dan pengujian-rasional, hingga perjuangan keadilan lingkungan.

Pada ranah individu, dilakukan melalui pendidikan dan penguatan kapasitas kognitif. Sementara pada ranah sistem sosial kemasyarakatan melalui reformasi kelembagaan dan reformasi etika. Reformasi kelembagaan harus mampu mengatur prilaku yang akrab dengan alam (misalnya, adanya reward bagi yang pro-lingkungan, adanya punishment bagi perusak lingkungan). Adalah lembaga negara yang mestinya direformasi terlebih dahulu. Sementara reformasi etika harus mampu mengatur dan menjamin penanaman etika pro-alam, etika yang kondusif bagi kelestarian lingkungan hidup.

*Penulis adalah Wakil Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Mantan Ketua Bidang Keilmuan DPP IMM 2006-2008.

Tulisan ini telah diterbitkan oleh Tabloid Kauman (DPP IMM), Juni 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s